Pendidikan Harus Menghasilkan Manusia yang Mampu
Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dalam wajah pendidikan kita hari ini.
Anak didik semakin harus dilindungi dari tekanan. Guru semakin berhati-hati dalam mendisiplinkan. Nilai semakin dibuat ramah agar tidak melukai perasaan. Kenaikan kelas harus diusahakan. Kelulusan menjadi target yang hampir tidak boleh gagal.
Di sisi lain, dunia kerja justru tidak pernah berjanji akan memperlakukan seseorang dengan cara yang sama.
Dunia kerja tetap menuntut kemampuan.
Masyarakat tetap membutuhkan orang yang bisa berpikir.
Dan kehidupan tidak selalu memberikan nilai bagus hanya karena seseorang sudah berusaha.
Di sinilah persoalannya.
Ketika Guru Takut Mendidik
Dahulu, sekolah identik dengan disiplin.
Anak yang terlambat ditegur. Anak yang tidak mengerjakan tugas diminta bertanggung jawab. Anak yang melanggar aturan mendapatkan konsekuensi. Guru memiliki kewenangan untuk membentuk perilaku dan karakter peserta didik.
Sekarang, guru berada dalam posisi yang jauh lebih rumit.
Menegur bisa dianggap membentak.
Memberikan hukuman disiplin bisa dianggap melakukan kekerasan.
Memberikan nilai rendah bisa dipersoalkan.
Bahkan ketika guru mencoba memberikan konsekuensi atas perilaku peserta didik, orang tua tidak jarang ikut turun tangan.
Tentu, pendidikan tidak boleh menggunakan kekerasan.
Anak tidak boleh dipermalukan, disakiti, atau diperlakukan secara sewenang-wenang.
Tetapi ada perbedaan besar antara kekerasan dengan ketegasan.
Anak tetap perlu belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.
Jika terlambat, ada konsekuensi.
Jika tidak mengerjakan tugas, ada konsekuensi.
Jika melanggar aturan, ada konsekuensi.
Jika tidak belajar, kemampuan akademiknya akan tertinggal.
Kalau semua konsekuensi dihilangkan atas nama menjaga perasaan anak, lalu dari mana anak belajar tentang tanggung jawab?
Semua Anak Harus Merasa Pintar
Kemudian muncul persoalan lain: bagaimana dengan prestasi?
Ranking dianggap dapat membuat anak merasa dibandingkan.
Nilai yang terlalu tegas dianggap dapat membuat anak minder.
Maka muncullah pendekatan yang semakin lunak.
Semua anak harus dihargai.
Semua anak harus merasa pintar.
Raport tidak lagi sekadar menunjukkan capaian akademik, tetapi dipenuhi dengan kalimat-kalimat positif:
«“Ananda sudah menunjukkan perkembangan yang baik dan perlu terus didukung dalam beberapa aspek.”»
Kalimat seperti itu tentu baik jika memang menggambarkan kondisi sebenarnya.
Masalahnya muncul ketika bahasa yang positif digunakan untuk menutupi kenyataan bahwa kemampuan anak memang belum memenuhi standar.
Menghargai anak tidak berarti membohongi anak.
Justru anak berhak mengetahui:
“Saya berada di level mana?”
Jika seorang anak belum mampu membaca dengan baik, katakan bahwa ia belum mampu membaca dengan baik.
Jika kemampuan matematikanya masih rendah, katakan bahwa kemampuan matematikanya masih perlu diperbaiki.
Jika kemampuan bahasa asingnya belum memenuhi target, berikan informasi tersebut secara jujur.
Bukan untuk menjatuhkan.
Tetapi supaya ada sesuatu yang bisa diperbaiki.
Naik Kelas Bukan Berarti Sudah Menguasai Pelajaran
Persoalan semakin serius ketika kenaikan kelas dianggap sebagai sesuatu yang harus selalu terjadi.
Anak malas belajar?
Naik kelas.
Nilainya rendah?
Naik kelas.
Sering bermasalah?
Naik kelas.
Tidak menguasai materi?
Tetap naik kelas.
Alasannya bermacam-macam.
Jangan sampai anak mengalami tekanan.
Jangan sampai anak merasa gagal.
Jangan sampai orang tua kecewa.
Jangan sampai sekolah dianggap tidak berhasil mendidik.
Akhirnya, sekolah dapat terjebak dalam sebuah paradoks:
anak naik kelas, tetapi kemampuan tidak ikut naik.
Kelasnya bertambah.
Umurnya bertambah.
Ijazahnya bertambah.
Tetapi kompetensinya belum tentu bertambah.
Padahal pendidikan seharusnya bukan sekadar memindahkan seorang anak dari kelas VII ke kelas VIII, dari kelas VIII ke kelas IX, lalu dari SMP menuju SMA.
Pendidikan seharusnya memastikan bahwa ada pertumbuhan kemampuan.
Ketika Semua Jalan Berujung ke Perguruan Tinggi
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, pintu perguruan tinggi semakin terbuka lebar.
Perguruan tinggi bertambah.
Program studi bertambah.
Pilihan kampus semakin banyak.
Ini sebenarnya sesuatu yang positif karena akses pendidikan tinggi semakin luas.
Tetapi akses yang luas tidak otomatis berarti kualitas yang tinggi.
Jika seseorang dapat masuk perguruan tinggi tanpa memiliki fondasi belajar yang cukup, persoalan lama hanya berpindah tempat.
Anak yang dahulu naik kelas meskipun belum menguasai pelajaran, sekarang menjadi mahasiswa yang harus mengikuti perkuliahan dengan kemampuan yang belum matang.
Di titik ini, dosen menghadapi persoalan baru.
Mahasiswa dan Ketergantungan pada AI
Teknologi kecerdasan buatan membawa peluang luar biasa bagi pendidikan.
ChatGPT dan berbagai AI lainnya dapat membantu mahasiswa memahami konsep, mencari ide, menyusun kerangka tulisan, melakukan brainstorming, bahkan membantu menjelaskan materi yang sulit.
Masalahnya bukan pada AI.
Masalahnya adalah ketika AI digunakan sebagai pengganti proses berpikir.
Mahasiswa ingin berbicara di depan kelas?
Tanya AI dulu.
Mendapat tugas?
Tanya AI.
Membuat makalah?
Tanya AI.
Mendapat pertanyaan?
Tanya AI.
Bahkan terkadang jawaban dari AI diterima begitu saja tanpa diperiksa.
Padahal AI juga bisa keliru.
Mahasiswa yang terlalu bergantung pada AI akhirnya bisa mengalami paradoks:
teknologinya semakin pintar, tetapi penggunanya semakin jarang berpikir.
AI seharusnya menjadi alat bantu berpikir.
Bukan otak cadangan yang digunakan untuk menggantikan otak sendiri.
Ketika Kelulusan Menjadi Angka yang Harus Dijaga
Persoalan berikutnya adalah budaya kelulusan.
Perguruan tinggi tentu memiliki tanggung jawab untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.
Namun, jangan sampai ukuran keberhasilan pendidikan berubah menjadi:
«“Yang penting lulus.”»
Kemudian nilai harus bagus.
IPK harus tinggi.
Angka kelulusan harus baik.
Lama studi harus pendek.
Sebab berbagai indikator tersebut berhubungan dengan penilaian institusi.
Akhirnya muncul pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah seorang mahasiswa benar-benar lulus karena kompeten, atau lulus karena sistem pendidikan terlalu membutuhkan angka kelulusan yang baik?
Pertanyaan ini tidak berarti bahwa semua kampus atau semua dosen melakukan hal tersebut.
Tentu tidak.
Banyak dosen yang tetap menjaga standar akademik dengan serius.
Tetapi secara sistemik, kita perlu berani bertanya apakah indikator administratif sudah terlalu dominan dibandingkan kualitas kompetensi lulusan.
Gelar Bertambah, Kompetensi Belum Tentu
Setelah S1, sebagian orang melanjutkan S2.
Kemudian ada yang menjadi guru.
Ada pula yang melanjutkan hingga menjadi dosen.
Di sinilah siklus pendidikan bisa berulang.
Jika seseorang menjadi pendidik tanpa benar-benar memiliki budaya belajar yang kuat, ia berpotensi mewariskan budaya belajar yang sama kepada generasi berikutnya.
Guru yang dahulu belajar hanya untuk mendapatkan nilai bisa saja mengajar anak untuk mengejar nilai.
Mahasiswa yang terbiasa mengandalkan AI tanpa berpikir kritis bisa saja kelak membimbing siswa dengan cara yang sama.
Orang yang dahulu tidak terbiasa menerima kritik bisa menjadi pendidik yang juga tidak terbiasa memberikan kritik konstruktif.
Akhirnya pendidikan seperti berputar dalam sebuah lingkaran.
Generasi yang dididik oleh sistem yang lemah kemudian menjadi bagian dari sistem yang mendidik generasi berikutnya.
Mengapa Pesantren Masih Menarik untuk Dibicarakan?
Di tengah persoalan tersebut, pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan yang mempertahankan tradisi kedisiplinan memiliki sesuatu yang patut diperhatikan.
Bukan berarti semua pesantren sempurna.
Bukan pula berarti pendidikan formal modern semuanya buruk.
Tetapi ada beberapa prinsip pendidikan pesantren yang semakin menarik untuk dipelajari:
Disiplin.
Pembiasaan.
Pengulangan.
Hafalan.
Penguasaan materi.
Adab kepada guru.
Tanggung jawab.
Konsekuensi atas pelanggaran.
Dan proses belajar yang tidak selalu instan.
Seorang santri tidak cukup hanya mengatakan bahwa ia memahami sesuatu.
Ia harus mampu menunjukkan bahwa ia benar-benar menguasainya.
Di sinilah kita menemukan satu prinsip pendidikan yang sederhana:
kemampuan harus dibuktikan.
Bukan sekadar diklaim.
Anak Tidak Boleh Dikerasi, tetapi Juga Tidak Boleh Dimanjakan
Kita perlu berhati-hati agar kritik terhadap pendidikan hari ini tidak berubah menjadi nostalgia terhadap masa lalu.
Pendidikan zaman dahulu juga memiliki kekurangan.
Kekerasan bukan pendidikan.
Mempermalukan anak bukan pendidikan.
Membanding-bandingkan anak secara berlebihan juga bukan pendidikan.
Tetapi pendidikan yang terlalu lembek juga bukan solusi.
Anak perlu kasih sayang sekaligus batas.
Anak perlu dihargai sekaligus dievaluasi.
Anak perlu diberi kesempatan gagal sekaligus diajarkan bangkit.
Anak perlu dilindungi dari kekerasan, tetapi tidak boleh dilindungi dari konsekuensi kehidupan.
Sebab dunia nyata tidak akan selalu berkata:
«“Tidak apa-apa, kamu belum bisa. Yang penting kamu sudah mencoba.”»
Ada saatnya dunia berkata:
«“Kamu belum memenuhi standar. Belajarlah lagi.”»
Dan justru kemampuan menerima kenyataan itulah yang perlu dilatih sejak sekolah.
Jangan Sampai Kita Menciptakan Generasi yang Takut Gagal
Kegagalan sebenarnya bukan musuh pendidikan.
Kegagalan adalah bagian dari pendidikan.
Anak yang pernah mendapatkan nilai rendah bisa belajar memperbaiki cara belajarnya.
Anak yang pernah tidak naik tingkat bisa belajar bertanggung jawab.
Mahasiswa yang pernah mendapatkan nilai buruk bisa belajar lebih serius.
Seseorang yang pernah gagal masuk perguruan tinggi bisa mencari jalan lain.
Seseorang yang ditolak pekerjaan bisa memperbaiki kompetensinya.
Masalahnya adalah ketika kita membuat anak percaya bahwa kegagalan adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi sama sekali.
Akibatnya, ketika mereka dewasa dan bertemu dunia nyata, mereka tidak siap.
Sedikit kritik dianggap serangan.
Sedikit koreksi dianggap penghinaan.
Nilai rendah dianggap ketidakadilan.
Kegagalan dianggap kesalahan orang lain.
Padahal hidup memang tidak selalu memberikan apresiasi.
Pendidikan Seharusnya Menghasilkan Manusia yang Mampu
Pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan membuat semua anak mendapatkan nilai bagus.
Bukan pula membuat semua anak merasa selalu hebat.
Tujuan pendidikan adalah membantu manusia menjadi lebih mampu.
Mampu membaca.
Mampu berhitung.
Mampu berpikir.
Mampu berbicara.
Mampu menulis.
Mampu memecahkan masalah.
Mampu bekerja.
Mampu menerima kritik.
Mampu mengendalikan diri.
Mampu menggunakan teknologi tanpa diperbudak teknologi.
Dan yang tidak kalah penting:
mampu membedakan antara apa yang benar-benar diketahui dan apa yang sebenarnya belum diketahui.
Sebab pada akhirnya, ijazah tidak akan mengerjakan pekerjaan kita.
IPK tidak akan menyelesaikan masalah kita.
Gelar tidak otomatis membuat seseorang kompeten.
Dan kecerdasan buatan tidak akan selalu menyelamatkan orang yang tidak mau berpikir.
Penutup
Kita tentu tidak bisa meramalkan secara pasti seperti apa masa depan bangsa.
Tetapi satu hal seharusnya menjadi perhatian bersama:
Jika sekolah terlalu takut memberikan konsekuensi, perguruan tinggi terlalu takut memberikan nilai rendah, mahasiswa terlalu bergantung pada AI, dan dunia pendidikan lebih sibuk menjaga angka kelulusan daripada memastikan kompetensi, maka kita sedang menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar rendahnya nilai ujian.
Kita sedang berisiko menghasilkan generasi yang memiliki banyak sertifikat, tetapi sedikit kemampuan.
Banyak gelar, tetapi kurang daya analisis.
Banyak tuntutan untuk dihargai, tetapi kurang kesiapan untuk menerima evaluasi.
Banyak akses terhadap teknologi, tetapi semakin sedikit kemauan untuk berpikir.
Dan pada akhirnya, bangsa tidak dibangun oleh banyaknya orang yang lulus.
Bangsa dibangun oleh banyaknya orang yang mampu.
Karena itu, mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya:
“Bagaimana agar semua anak bisa lulus?”
Dan mulai bertanya:
“Bagaimana agar setiap anak yang lulus benar-benar memiliki kemampuan?”
